Tunggu Infrastruktur, Blue Bird Siap Ekspansi ke Ibu Kota Baru


TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan transportasi umum Blue Bird berminat melakukan ekspansi ke ibu kota baru setelah pemerintah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Direktur Blue Bird Andriyanto Joko Sutono mengatakan, perusahaannya akan segera menyiapkan armada hemat enegi atau mobil listrik seumpama pemerintah telah mulai membangun infrastruktur di bakal ibu kota. 
 
“Pada prinsipnya kami mendukung program zero emisi. Kalau memang nanti perkembangan (pembangunan ibu kota) sesuai dengan yang kami harapkan, tentu kami akan kembangkan ke daerah mana pun yang siap infrastrukturnya,” ujar Andriyanto saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019. 
 
Aspek infrastruktur yang mesti ditimbang, ujar Andriyanto, meliputi charger station atau pompa pengisian bahan bakar. Ia berharap, bila pemerintah serius menggeber konsep kota minim emisi, stasiun-stasiun pengisi bahan bakar berbasis listrik bakal tersedia di sejumlah titik di ibu kota baru. 
 
Terkait armada, saat ini Bluebird telah memiliki 30 taksi listrik untuk layanan taksi reguler dan premium. Bluebird mengoperasikan taksi listrik dengan unit BYD e6 A/T dan Tesla Model X 75D A/T di area Jabodetabek. 
 
Andriyanto memastikan perusahaannya bakal menambah armada mobil listrik secara bertahap. Saat ini, perusahaan masih mempertimbangkan jenis kendaraan yang akan didatangkan. “Kalau jenis kendaraannya masih kita negosiasikan, kita menunggu industri nasional ini juga berkembang,” ujarnya. 
 
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas sebelumnya telah merencanakan pembangunan ibu kota baru. Dalam kajiannya, pemerintah akan mengedepankan konsep green city atau kota ramah lingkungan.

Sumber:Tempo.co
Share:

PP Properti Bidik Proyek Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Baru

TEMPO.CO, Jakarta - PT PP Properti Tbk. atau PPRO tengah membidik proyek pembangunan infrastruktur di lokasi ibu kota baru. Direktur Utama PP Properti Taufik Hidayat mengatakan perusahaan telah membentuk tim internal yang membahas khusus selama 4 bulan terakhir terkait potensi untuk menggarap proyek di ibu kota baru.
Kendati demikian, kata Taufik, perusahaan belum menentukan infrastruktur apa yang bakal digarap serta nilai investasi yang bakal digelontorkan. "Terkait opportunity ibu kota baru, kami akan lebih fokus arahnya dalam memetakan langkah yang tepat dalam berinvestasi di ibu kota baru," kata Taufik di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Senin 26 Agustus 2019.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut digelar di Istana Negara dan disiarkan langsung lewat platform YouTube.
"Kaltim cenderung minim risiko bencana baik kebakaran hutan maupun gempa, lokasi juga strategis, berada di tengah Indonesia, dekat wilayah kota yang sudah berkembang," kata Jokowi dalam pengumuman pemindahan pusat administrasi di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2019.
Taufik juga mengatakan perusahaan telah menerima banyak tawaran kerja sama dari pemerintah daerah yang dekat dengan lokasi ibu kota baru. Selain itu, Taufik optimistis, pembangunan ibu kota baru juga bakal mendukung kinerja perusahaan. Apalagi, anak usaha PT PP Tbk atau PTPP ini telah memiliki infrastruktur di bidang perhotelan dan mall di Balikpapan yang notabene dekat dengan Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Sebelum PP Properti, PT Wijaya Karya Beton atau WIKA Beton telah lebih dahulu mengumumkan rencana berniat terlibat dalam proyek infrastruktur di ibu kota baru. Salah satunya, dengan membangun pabrik baru di Kalimantan Timur.
Sumber:Tempo.co
Share:

Ibu Kota Baru, Siapkah Transportasi dan Infrastruktur di Sana?

TEMPO.COJakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI angkat bicara soal ibu kota baru yang ditetapkan pemerintah berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno, menyebutkan sistem transportasi beserta infrastruktur yang telah dibangun di provinsi itu terhitung lebih unggul dan komplet ketimbang provinsi lainnya di pulau itu.
Dari sisi transportasi darat, Kalimantan Timur telah memiliki akses jalan utama yang mumpuni. "Wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda ini sudah lama terhubung jalan nasional," kata Djoko dalam pesan pendek kepada Tempo, Selasa, 27 Agustus 2019.
Dalam waktu dekat, kata Djoko, pemerintah juga akan membuka akses jalan tol sepanjang 99,35 kilometer. Tol ini membentang dari Samarinda ke Balikpapan. 
Saat ini pemerintah pun telah mengerjakan proyek jembatan Pulau Balang. Jembatan tersebut didesain menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi titik ibu kota. 
Pembangunan yang diprediksi kelar pada 2021 ini digadang-gadang bakal mengefektifkan waktu tempuh sekitar 1 jam. Sebab, perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 kilometer. 
"Lalu sedang dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer," ujarnya. Tol Teluk Balikpapan nantinya menghubungkan Jalan Tol Samarinda dam Balikpapan serta Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.
Adapun dari sisi kebandarudaraan, provinsi ini telah memiliki dua bandara. Keduanya adalah Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto.
Sementara itu, di sisi laut, saat ini tersedia dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam. Meski demikian, Djoko menilai transportasi umum di dalam kota Provinsi Kalimantan Timur belum terlampau mumpuni. "Belum seperti Jakarta," katanya. 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin di Istana Negara, Jakarta, mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya. Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.
Sumber:Tempo.co
Share:

Menteri PU: Infrastruktur di Ibu Kota Baru Butuh Uang Muka 865 M

TEMPO.COJakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bakal membutuhkan uang muka sebesar Rp 865 miliar.
“Pembangunan IKN (ibu kota negara) Rp 865 miliar untuk jalan, terutama kawasan dan prasarana dasar yang perlu dibangun dengan APBN,” ujar Basuki dalam rapat bersama Komisi V DPR di kompleks DPR Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2019.
Basuki mengatakan rencana anggaran tersebut belum dilokasikan dalam RAPBN 2020. Namun, ia memungkinkan dana uang muka pembangunan infrastruktur IKN itu akan dioptimalkan dari pos-pos anggaran yang saat ini sudah dibagi sesuai plafonnya.
Menurut Basuki, master plan dan rencana kawasan IKN akan digarap pada 2019 dan kelar pada 2020. Sedangkan infrastruktur yang meliputi jalan, drainase, bendungan, embung, dan air bersih akan mulai dibangun pada 2020 dan diperkirakan kelar 2023.
“Kalau groundreaking direncanakan pada 2020,” ujarnya. Selanjutnya, pembanguan rumah aparatur sipil negara atau ASN dan gedung perkantoran kementerian dan lembaga akan dikerjakan pada 2020. Sedangkan proyek ini ditargetkan kelar pada 202.
Basuki menjelaskan, pembangunan perumahan untuk ASN akan digarap swasta atau melalui skema kerja sama dengan badan usaha atau KPBU. Ia memastikan, rancangan hunian ASN berbentuk perumahan vertikal.
Pemerintah sebelumnya merencanakan pembangunan IKN membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Saat ini, pemerintah mendesain ibu kota anyar bakal dibangun di atas lahan seluas 180 ribu hektare.
Sumber:Tempo.co
Share:

Jokowi akan Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Benahi SDM

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berkembang. Di periode kedua kepemimpinannya, dia bercita-cita untuk menyambungkan infrastruktur ke sentra ekonomi rakyat maupun pariwisata.
"Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata," ujar Jokowi dalam pidato Visi Indonesia, Bogor, Minggu (14/7).
Selain itu, Jokowi juga berwacana untuk menyambungkan infrastruktur dengan kawasan persawahan, perkebunan hingga tambak perikanan.
Selain infrastruktur, Jokowi juga akan memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya pembangunan SDM merupakan kunci persaingan Indonesia di global. Hal mendasar yang akan disasar Jokowi adalah menjamin kesehatan ibu hamil.
"Kesehatan bayi, balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia yang unggul. Ke depan itu yang harus dijaga betul, jangan sampai ada stunting. Tugas besar kita ada di situ," terangnya.
Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Dia menilai pelatihan vokasi merupakan hal yang tepat untuk meningkatkan keterampilan SDM. Untuk mewujudkannya, Jokowi akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia.
"Pemerintahan akan memfasilitasi pendidikan dan pembangunan bagi talenta-talenta Indonesia. Diaspora harus kita berikan dukungan, agar menjadi kontribusi besar bagi Indonesia. Kita akan menyiapkan lembaga khusus," bebernya.
Bagi Jokowi, fenomena global yang cepat berubah disusul risiko serta kompleksitas menjadi tantangan bagi Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan cara baru sebagai solusi dari setiap masalah yang dihadapi.
"Yang sudah tidak efektif harus kita buat jadi efektif, yang tidak efisien kita buat jadi efisien. Manajemen seperti ini yang kita perlukan. Kita harus menjadi negara yang lebih produktif, memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan seperti itu," terang Jokowi.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Infrastruktur, Kebutuhan Politik atau Kesejahteraan Rakyat?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla fokus membangun infrastruktur sejak menjabat 2014 lalu. Pembangunan ini menjadi salah satu program yang gencar dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi semakin merata.
Fokus Jokowi adalah mengembalikan peradaban maritim dengan memperkuat konektivitas laut. Namun, tidak berarti pembangunan lain dijadikan nomor dua, karena pembangunan era Jokowi juga berfokus pada konektivitas darat, laut, dan udara.
Jokowi tentu akan membeberkan keberhasilannya di periode pertama saat melakoni debat kedua Pilpres pada Minggu 17 Februari nanti. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
Jokowi mencontohkan, dalam empat tahun pemerintahan dipimpinnya telah mampu membangun jalan tol kurang lebih sepanjang 782 kilometer. Sebelumnya, selama 40 tahun Indonesia hanya mampu membangun 780 kilometer.
Dilansir dari "Laporan 4 Tahun Jokowi-JK", jalur darat hingga tahun 2018, pemerintah berhasil membangun jalan sepanjang 3.432 kilometer dan jalan tol sepanjang 947 kilometer. Pembangunan jembatan juga dilakukan, yakni sepanjang 39 kilometer dan jembatan gantung 134 unit.

Jalur kereta api sepanjang 754,59 kilometer spoor dan peningkatan serta rehabilitasi jalur sepanjang 413,6 kilometer spoor.
Pembangunan rel kereta api di luar pulau Jawa pun makin digencarkan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah Kementerian Perhubungan mempercepat pembangunan jalur KA yang akan menghubungkan Kota Makassar hingga Parepare sepanjang sepanjang 145 kilometer.
Lebih lanjut, pembangunan Light Rail Transit (LTR) dilakukan di Jawa dan Sumatera Selatan. LTR Palembang dicanangkan melayani 13 stasiun per Oktober ini.
Di daerah Jakarta, LRT dan Mass Rapid Transit (MRT) dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2019 mendatang. Ketergantungan publik pada kendaraan pribadi pun diharapkan akan berkurang.

Jalur kereta api pun semakin populer di kalangan masyarakat. Tercatat, rata-rata pertumbuhan penumpang kereta api antara 2014-2017 mencapai 8,9 persen. Angka itu mengalahkan pertumbuhan penumpang pesawat yang hanya 6,5 persen.
Untuk jalur udara, pembangunan bandara telah dilakukan di berbagai pulau, mulai dari Papua sampai Kalimantan. Beberapa bandara yang sukses dibangun adalah Bandara Maratua di Kabupaten Berau, Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Morowali di Kabupaten Morowali, dan Bandara Werur yang berdekatan dengan kawasan wisata Raja Ampat.
Sama halnya dengan jalur darat, pembangunan di era Jokowi ikut berfokus pada revitalisasi. Sebanyak 408 bandara telah direvitalisasi dan dikembangkan. Bandara-bandara tersebut berada di daerah rawan berencana, terisolasi, dan wilayah perbatasan.
Meski pertumbuhan penumpang angkutan udara lebih rendah dari kereta api, tetapi pembangunan jalur udara memberi hasil ekonomi signifikan bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau. Sebab, terjadi penurunan selisih harga kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen berkat transportasi udara.


Jalur laut, hingga 2018 telah dibangun 19 pelabuhan. Pembangunan tersebut juga digencarkan di timur Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Pelabuhan Laut Tapaleo di Maluku Utara dan Pelabuhan Untia di Makassar. Yang tak kalah fenomenal adalah pembangunan Makassar New Port yang kelak akan menjadi pelabuhan terbesar di timur Indonesia, serta bisa mengirim logistik dari wilayah timur langsung ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur.
Kapasitas pengangkutan barang lewat laut meningkat dari 16,7 juta TEUs/tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per/tahun pada 2017. Pembangunan pelabuhan bisa menjadi insentif pagi pebisnis dan eksportir, sebab biaya pengiriman logistik semakin murah.
Pembangunan telekomunikasi, Kominfo gencar membangun jaringan fiber optik di Indonesia. Proyek yang disebut Palapa Ring ini akan menghasilkan serat optik sepanjang 36 ribu kilometer.
Proyek ini terbagi atas tiga bagian, Palapa Ring Barat di Kepulauan Meranti, Kepulauan Anambas, Tanjung Bemban, dan Kuala Tungkal. Kemudian, Palapa Ring Tengah yang akan menghubungkan 17 kota/kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Lalu ada Palapa Ring Timur untuk daerah Papua dan Papua Barat.
Penyelesaian pembangunan PLP Barat sudah 74 persen, diikut PLP Tengah yang mencapai 35 persen, dan PLP Timur saat ini baru mencapai 18 persen. Namun, PLP Barat sudah dapat beroperasi sejak Maret lalu. Lebih lanjut, sebanyak 175 ribu menara BTS telah diperkuat, dan mobile coverage sudah mencakup sampai 75 ribu kelurahan.
Pembangunan yang berorientasi pada ketahanan pangan mencakup bendungan, embung, dan jalur irigasi. Salah satu bendungan yang dibangun adalah Bendungan Tanju di Nusa Tenggara Barat.
Ada pula Bendungan Jatigede yang telah beroperasi pada Januari 2017 lalu. Bendungan ini sejatinya merupakan visi Presiden Soekarno yang selesai di era Jokowi.

Pembangunan embung dilakukan oleh Kementerian PUPR (846 unit), Kementerian Pertanian (2.348), dan Kementerian PDTT (1.927). Totalnya sejauh ini adalah 5.121 embung.
Jaringan irigasi juga dikembangkan. Pembangunan jaringan baru seluas 860.015 hektar, dan yang direhabilitasi mencapai 2.319.693 hektar.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara tetap mengkritik pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol tidak menyentuh langsung masyarakat. Dia melihat proyek-proyek itu adalah investasi mengandung nilai-nilai untuk penanaman modal.
"Bila bicara tentang modal dan investasi apakah langsung menyentuh masyarakat? Nah itu saya kembalikan pertanyaannya. Infrastruktur yang menyentuh masyarakat itu irigasi, air bersih, pengelolaan sampah, itu yang menyentuh langsung ke masyarakat," tuturnya kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, yang diinginkan Prabowo adalah infrastruktur untuk rakyat, bukan semata mata untuk pemilik modal. Lalu apa terobosan infrastruktur dari Prabowo-Sandiaga jika mendapat kepercayaan memimpin?
"Jadi prioritas-prioritas seperti itu yang akan dilakukan, termasuk air bersih. Apabila kita terjadi semacam krisis air bersih, siapa yang akan mengalami langsung? Kan masyarakat. Kita krisis air bersih loh, nah ini yang menjadi utama. Kemudian sampah, sampah di Jakarta dan kota-kota lain menjadi persoalan utama kan, ini yang harus kita temukan formulasi ataupun solusinya," jelas Suhendra.


Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Johnny G Plate mengatakan, Jokowi sudah bergeser dari pembangunan ekonomi ke pembangunan sumber daya manusia. Berbagai pembangunan infrastruktur menjadi bukti nyata kesuksesan Jokowi di periode pertama pemerintahannya.
"Sudah lebih maju dibandingkan Pak Prabowo yang masih utak utik menilai kinerja kabinet Jokowi-JK sambil tidak mikirin Indonesia mau di bawa kemana," tegasnya.
"Pak Jokowi sudah memikirkan Indonesia mau dibawa kemana nanti, itu ditingkat menyediakan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh negara. Prabowo masih ngomongin impor, jalan, infrastruktur, Jokowi sudah sumber daya manusia, sudah jauh di depan," tambahnya.
Juru bicara TKN, Mukhammad Misbakhun mengatakan visi membangun infrastruktur merupakan pilihan kebijakan mengakselerasi pertumbuhan sebagai upaya untuk menuju Indonesia sebagai negara maju.
"Pilihan Pak Jokowi adalah di dalam pembangunan infrastruktur, membawa Indonesia keluar dari middle income trap ke negara berpenghasilan tinggi. Semua strategi, teori itu dilakukan oleh semua negara sekarang untuk menjadi negara maju," katanya.
Pemerintah setelah membangun infrastruktur, lanjutnya, meneruskan dengan membangun cluster-cluster industri yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayahnya masing-masing.
"Pelabuhannya sudah dibangun di sini, tolnya di sini, kawasan industrinya wilayah mana, itu akan menjadi sebuah integrasi sistem pembangunan secara kewilayahan," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Kemenkeu Beberkan Penyebab Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tersendat-sendat

Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersendat. Salah satu faktornya adalah kemampuan fiskal pemerintah yang dinilai masih terbatas.
"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. Masalah belanja pegawai, subsidi dan alokasi kita ke pemerintah Daerah (jadi terbagi)," katanya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
Askolani mengatakan, pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih masif. Hanya saja, dia mengakui hasilnya belum secepat yang diharapkan.
Seperti diketahui salah satu program prioritas Pemerintah Jokowi-JK yakni pembangunan infrastruktur. Sebab infrastruktur memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk itu, arah kebijakan pemerintah di 2020 yakni tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur secara merata. Di mana, pemerintah dalam hal ini akan menambah belanja modal di 2020.
"Tentu itu menjadi salah satu cikal bakal belanja infrastruktur yang lebih baik itu juga konsisten kalau kita liat melalui DAK fisik yang juga diarahkan untuk infrastruktur melalui pemda-pemda," pungkasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Recent Posts