Pemkab Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Bandara Soedirman di Purbalingga

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga membentuk Tim Percepatan Pembangunan Bandara JB Soedirman. Pembentukan tim internal dari Pemkab Purbalingga untuk mempermudah komunikasi dengan tim eksternal dari PT Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan RI dalam tahap jelang pengoperasian bandara yang ditargetkan selesai pada 20 Mei 2020 mendatang.
Tim internal ini diketuai oleh Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi. Sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 645/240 Tahun 2017, tim terdiri dari segenap jajaran pejabat Pemkab Purbalingga khususnya yang membidangi teknis pembangunan.
Pada Rabu (16/10), diadakan rapat Percepatan Pembangunan Bandara yang diikuti oleh Danlanud JB Soedirman, Direktur Teknik PT Angkasa Pura II, Pihak PT Hutama Karya selaku rekanan yang mengerjakan pembangunan bandara.
Dyah mengatakan, progres pembangunan bandara masih sesuai dengan harapan. Progres pekerjaan mencapai 11,57 persen, atau Lebih tinggi 1,12 persen dari target.
Pembangunan konstruksi Bandara JB Soedirman dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp 231 miliar. Adapun pembangunan Tahap I terdiri dari pekerjaan Runway 1.600 m, Taxiway, Apron, serta Terminal Penumpang dengan kapasitas 98.812 penumpang per tahun. Pesawat yang bisa dilayani adalah ATR 72-600 atau sejenis dengan kapasitas 78 orang.
Pemkab Purbalingga dibantu oleh Pemprov Jateng juga tengah mengupayakan percepatan Infrastruktur penunjang bandara.
"Mulai dari, pengadaan tanah milik masyarakat yang digunakan untuk Pembangunan Bandara Tahap 1 sebagai kewajiban Pemkab Purbalingga sesuai Perjanjian Kerjasama," kata Dyah, Rabu (16/10).
Selain itu juga sebelumnya telah dibangun Jembatan Linggamas, Peningkatan Jalan Panican–Linggamas sebagai jalan penghubung menuju bandara dari Kabupaten Banyumas.
"Saat ini juga tengah dilakukan Pembangunan Jalan Tidu–Bandara lanjutan sebagai akses menuju Pintu Masuk Bandara, serta Peningkatan Jalan Bojong–Panican dengan konstruksi Rigid Beton sebagai jalan penghubung menuju bandara," ungkapnya.
Dyah melanjutkan, upaya lain yang dilakukan yakni peningkatan Jalan Kembangan–Panican dengan konstruksi Rigid Beton, Peningkatan jalan Kembangan–Karanggedang dengan konstruksi Rigid Beton. Di samping itu juga peningkatan jalan antar kecamatan dengan lebar 7 meter sebagai jalur penghubung antara wilayah Kabupaten Purbalingga dengan bandara.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Bandara Soekarno Hatta Bakal Punya Infrastruktur Pengisian Baterai Mobil Listrik

Merdeka.com - PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Nantinya bandara-bandara di bawah Angkasa Pura II akan menyediakan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik, atau dikenal dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Angkasa Pura II sangat mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang juga sudah ditetapkan pemerintah melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin melalui keterangan tertulis, Kamis (17/10).
Kerjasama ini merupakan bagian dari total 20 penandatangan nota kesepahaman yang dilakukan PLN dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengembangkan industri kendaraan bermotor listrik nasional. Sebagai pilot project, bandara Angkasa Pura II yang pertama kali akan mengoperasikan infrastruktur SPKLU itu adalah Soekarno-Hatta.
"Sebagai bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang setiap hari sekitar 200.000 orang dan pekerja mencapai 50.000 orang, kami berharap Soekarno-Hatta yang menjadi pilot project pada program pengembangan kendaraan listrik ini akan mampu menjadi contoh bagi bandara-bandara lain dan infrastruktur pelayanan publik lainnya," imbuhnya.
Awaluddin menjelaskan, Angkasa Pura II dan PLN segera membahas lebih detail terkait rencana kerja sama ini. Setelah nota kesepahaman ini, maka Angkasa Pura II dan PLN antara lain akan memetakan kebutuhan kendaraan bermotor listrik serta kebutuhan tempat pengisian baterai mobil listrik sesuai dengan lokasi bandara.
Seperti diketahui, saat ini di Soekarno-Hatta sudah dioperasikan sejumlah kendaraan bermotor listrik untuk melayani penumpang serta mendukung operasional bandara. Seperti taksi listrik Tesla, BYD milik Blue Bird, Skytrain, Segway, skuter listrik, baggage towing tractor, dan bus listrik untuk di dalam kawasan bandara.
Selain itu, Angkasa Pura II juga mendorong penggunaan transportasi publik seperti bus, taksi, berbasis listrik sebagai upaya menjadikan Soekarno-Hatta berkonsep eco airport.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan pembahasan detail dengan pemangku kepentingan yang melakukan penandatanganan MoU ini akan dilakukan maksimal dalam waktu satu bulan. Penyediaan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik juga dinilai sangat penting untuk mendukung pengembangan industri secara keseluruhan.
Pembangunan SPKLU di Soekarno-Hatta diharapkan dapat berdampak pada semakin besarnya dukungan terhadap kendaraan bermotor listrik di Indonesia dan ketersediaan stasiun pengisian daya di fasilitas pelayanan publik. "Jangan sampai konsumen sudah membeli mobil listrik tapi kesulitan untuk charging," ujar Sripeni.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Nilai Investasi Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi Capai Rp30 Triliun

Merdeka.com - Tahap awal proyek jalan tol Probolinggo-Banyuwangi sudah dimulai. Pembangunan ruas terakhir tol Trans Jawa tersebut akan didanai oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor dari China.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, proyek tol tersebut diawali dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) oleh kedua perusahaan yang bakal terlibat dalam pendanaan. Dengan selesainya tol tersebut, maka Tol Trans Jawa akan tersambung seluruhnya dari ujung Barat hingga ujung Timur.
"Jadi yang kita tandatangani, disaksikan menteri Bappenas adalah HoA. Sudah satu langkah sebelum kontrak, untuk pembangunan segmen terakhir tol trans Jawa. Sudah tersambung semua dari paling Barat, Merak ke Surabaya. Tapi Surabaya masih belum titik paling Timur dari pulau Jawa. Masih ada Banyuwangi. Jadi segmen terakhir dari Surabaya ke Banyuwangi," kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10).
Dia menambahkan, nilai investasi pembangunan ruas tol tersebut Rp30 triliun. Namun demikian, dia tidak membeberkan perusahaan apa saja yang terlibat dalam konsorsium.
"Kemarin yang tanda tangan dari konsorsium perusahaan konstruksi Nasional, BUMN dan dari Tiongkok. Konsorsium pendanaan Rp30 triliun untuk segmen terakhir tol trans Jawa. Persisnya Probolinggo sampai Banyuwangi.
Sebelumnya diberitakan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT China Communications Construction Indonesia (CCCI) siap memberikan pembiayaan untuk Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi). Pembiayaan ini dengan skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN).
Partisipasi tersebut dimulai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) untuk rencana investasi dalam pembangunan jalan tol yang nantinya akan dikelola oleh salah satu anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB).
Menteri PPN/Kepala Bapennas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, keterlibatan investor dapat menjadi pilihan biaya dalam konstruksi serta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol.
"Ekonomi akan tumbuh cepat jika kita dapat menjaga iklim investasi dengan baik terutama dibidang infrastruktur. Diharapkan dengan pembiayaan proyek jalan tol Probolinggo Banyuwangi melalui skema pendanaan PINA, Infrastruktur dapat dibangun, cepat dioperasikan dan dapat dinikmati oleh masyarakat," imbuhnya lewat sebuah keterangan tertulis, Selasa (14/10).
Head of Agreement dikenal pula dengan istilah heads of terms atau letter of intent. Head of agreement merupakan langkah pertama dari langkah-langkah perjanjian selanjutnya yang akan mengikat secara legal kepada pihak-pihak terkait.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Waskita Karya Bangun Fasilitas Perkeretaapian Manggarai-Jatinegara

Merdeka.com - PT Waskita Karya (Persero) menandatangani kontrak Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai sampai dengan Jatinegara Paket A Tahap II 'Pekerjaan Main Line II' dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Penetapan pemenang tender ini berdasarkan evaluasi kualifikasi, administrasi dan teknis, harga serta pembuktian kualifikasi.
"Proyek ini milik Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai bagian dari program peningkatan pelayanan kereta api," ujar Director of Operation II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bambang Rianto lewat keterangannya, Kamis (17/10).
Pelaksanaan konstruksi proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini akan dimulai pada bulan Oktober 2019 dan direncanakan selesai pada bulan Oktober 2021.
Turut hadir dalam acara penandatanganan ini Director of Operation II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto, SVP Infrastructure II Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk Dono Parwoto, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Double-Double Track Paket A Kunta Wibisiana.
Proyek double track ganda Manggarai-Jatinegara ini bukanlah proyek pertama Waskita untuk pekerjaan infrastruktur perkeretaapian. Sebelumnya, Waskita pernah menyelesaikan proyek pembangunan Jalur Kereta Api (KA) Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta.
Selain itu, Waskita juga pernah menyelesaikan proyek Light Rail Transit Sumatera Selatan yang membentang dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring Sport City.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Pertengahan Oktober, Program Satu Juta Rumah Lampaui Target

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, pembangunan rumah yang terdata dalam Program Satu Juta Rumah hingga 14 Oktober 2019 telah mencapai angka 1.002.317 unit.
"Alhamdulillah per tanggal 14 Oktober 2019 capaian sejuta rumah sudah melewati angka satu juta, yakni mencapai angka 1.002.317 unit," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam sebuah keterangan tertulis, Sabtu (19/10).
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, capaian Program Satu Juta hingga 14 Oktober terbagi atas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 706.440 unit (70 persen) dan non-MBR sebanyak 295.877 unit (30 persen).
Perolehan ini berasal dari pembangunan yang dibangun oleh Kementerian PUPR 189.614 unit, kementerian/lembaga lain 10.582 unit, pemerintah daerah (pemda) 27.358 unit, pengembang 472.203 unit, Corporate Social Responsibility (CSR) 101 unit, dan masyarakat 6.582 unit.
Total capaian pembangunan rumah untuk MBR sampai saat ini 706.440 unit. Sedangkan pembangunan perumahan untuk non-MBR berasal dari pengembang 292.268 unit dan masyarakat 3.609 unit, sehingga kalkulasi total sebanyak 295.877 unit.
Sejak mulai diinisiasi pada 2015, program satu juta rumah ini hingga 2018 lalu telah menyediakan rumah sebanyak 3.542.318 unit. Dengan catatan tersebut, bila ditambah dengan penyaluran per Oktober 2019, program Satu Juta Rumah telah menyalurkan total hunian sebanyak 4.544.635 unit rumah.
Terkait keberlanjutan Program Satu Juta Rumah tahun depan, Khalawi menyatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan bahwa ini akan tetap dilaksanakan.
Namun demikian, pemerintah ke depan akan melaksanakan Program Satu Juta Rumah dengan berbagai penguatan di berbagai sektor bidang perumahan.
"Kami juga akan mendorong Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK), pembangunan perumahan berskala besar, optimalisasi Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan BP2BT serta koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda," jelasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Menteri Basuki: Pembangunan infrastruktur demi pemerataan dan keadilan

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan pemerintah sedang bekerja keras untuk membangun Indonesia Maju. Banyak program infrastruktur pemerintah yang dibangun untuk memperkokoh pondasi bagi lompatan kemajuan.
Infrastruktur dibangun tidak hanya untuk aspek ekonomi saja, tetapi juga demi pembangunan yang merata dan berkeadilan. "Saya yakin dengan bermodalkan pondasi kemajuan yang diletakkan dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia akan melakukan lompatan kemajuan. Lompatan tersebut terletak pada daya juang, kreativitas dan dedikasi dari generasi muda seperti wisudawan dan wisudawati yang hadir," kata Menteri Basuki dalam orasi ilmiah tentang Pembangunan Infrastruktur untuk Indonesia Maju di Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (25/8).
Menteri Basuki menyampaikan, bukan hanya membawa Indonesia yang maju, tetapi para generasi muda bangsa harus turut serta membangun dunia Islam yang maju pula. Indonesia ditegaskan Menteri Basuki, sebagai negara Islam terbesar yang menunggu peran besar pula dari umatnya.
"Sebagai negara muslim terbesar di dunia, mari tunjukkan bahwa kita bisa berbuat banyak dan mampu menjadi rujukan kemajuan bagi negara-negara muslim. Kita layak menjadi pemimpin negara-negara Muslim dan saya yakin kita bisa," ujarnya.
Menteri Basuki juga berbagi motivasi di hadapan para wisudawan. Dia menyampaikan beberapa corporate culture insan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dapat menjadi inspirasi para wisudawan. Diantaranya adalah insan harus memiliki akhlakul karimah, menanamkan jiwa profesionalisme, menambah bekal ilmu dan pengetahuan serta memiliki jiwa seni untuk menumbuhkan keberanian. Lewat modal tersebut lulusan UMM dapat memiliki kepedulian pada lingkungan sekitar.
"37 tahun lalu saya diwisuda seperti Saudara. Jadi 30 tahun lagi Saudara harus berada di sini (podium) untuk menggantikan saya, pak Malik Fadjar atau Mendikbud Muhadjir Effendy. Masa depan Indonesia di pundak Saudara-saudara. Inilah saatnya Saudara bersimpuh kepada Ibu Pertiwi, berjanjilah untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia tercinta," serunya.
Sementara, Rektor UMM Fauzan menyampaikan, para wisudawan telah diasah baik dari sisi skill dan soft skill. Ilmu yang diterima hendaknya dapat menjadikan mereka mampu memainkan peran di masyarakat dan berkompetisi. "Jadikan ini sebagai bekal awal untuk berkompetisi di tengah-tengah persaingan global," tegasnya.
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggelar perhelatan Wisuda ke-89 Periode III tahun 2018 pada Sabtu (25/8). Sebanyak 2.153 wisudawan yang terdiri dari lulusan Diploma III, Sarjana Strata I, Sarjana Strata II, Doktor Strata III dan Program Profesi.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Pasar Modal Buka Pintu Biayai Pembangunan Infrastruktur

Merdeka.com - Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna menyebutkan bahwa pemanfaatan pasar modal dalam pengembangan infrastruktur dalam negeri masih sangat besar.
Menurutnya, sebanyak 17 persen dari total penggalangan dana melalui saham dan surat utang di 2019 berasal dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.
"Kita akan support dari bursa sehingga infrastruktur ke depan bisa dibiayai dari pasar modal," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9).
Nyoman menjelaskan, dari 653 perusahaan yang tercatat di bursa saat ini, sebanyak 74 perusahaan tercatat yang masuk dalam kategori sektor infrastruktur utility dan transportation.
"Perkembangan pembiayaan infrastruktur di bursa tentunya bisa kita lihat dari aktivitas perusahaan tercatat yang masuk ke dalam sektor infrastruktur utility dan transportation," sebut dia.
Bursa saham sudah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pasar modal sebagai instrumen pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.
"Kita sudah melakukan penerbitan peraturan di pencatatan unit penyertaan dana, investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa pada tanggal 10 april 2019," ujarnya.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Bank Mandiri Bakal Salurkan Pinjaman Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Baru

Merdeka.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membidik peluang bisnis baru dalam pembangunan ibu kota baru. Salah satunya penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana, yang disalurkan kepada BUMN maupun swasta.
"Ini terbuka untuk loan buat properti, dalam artian kalau mau bangun gedung, infrastruktur seperti jalanan, telekomunikasi, mau beli kabel, semen, segala macam, pasti memerlukan funding. Kami bisa berfungsi sebagai lender, sebagai kreditur. Jadi itu akan terbuka peluang bisnis buat Bank Mandiri acting sebagai krediturnya," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Panji Irawan di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (28/8).
Panji menjelaskan, pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut disebutnya membuka peluang tambahan kepada perseroan untuk bisnis properti. "Karena tidak mungkin membangun kota tanpa membangun saluran air, lalu pembangkit listrik, jalanan, jembatan, segala macam, pasti sangat membuka peluang," sambungnya.
Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar mengungkapkan, pembangunan infrastruktur ibu kota baru akan memakan biaya tak sedikit hingga Rp 466 triliun. Sedangkan APBN hanya bisa menyanggupi pembiayaan sampai sekitar Rp 93 triliun.
"Terlepas apakah itu dari APBN, apakah itu nanti private public partnership ataupun swasta, ujung-ujungnya pasti ada kebutuhan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Itu juga akan proaktif di sini untuk kebutuhan dari konsumsi atau dari sisi kontraktor, baik itu swasta maupun BUMN karya," urainya.
Dia pun meyakini, alokasi perhitungan dana pembangunan ibu kota baru akan dimulai pada 2020 mendatang. "Jadi waktunya sudah dekat sekali. Kita pasti akan mendapat permintaan (kredit) dalam waktu dekat ini dari para kontraktor-kontraktor," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Pada Komunitas Sepeda, Anies Cerita Pembangunan Infrastruktur Selama Ini Terbalik

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bersepeda bersama komunitas pesepeda dan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta dari Velodrome menuju Balai Kota pada Jumat (20/9) pagi. Setelah bersepeda, Anies berbincang sambil menyerap sejumlah masukan terkait pembangunan jalur sepeda di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Anies menyinggung pembangunan infrastruktur yang selama ini tak menempatkan para sepeda dan pejalan kaki sebagai prioritas. Dia mengatakan, konsep pembangunan infrastruktur kerap terbalik. Padahal yang harus menjadi prioritas adalah pejalan kaki karena alat transportasi utama yang dimiliki manusia adalah kaki.
"Urutannya kalau kita membangun transportasi di Jakarta, urutannya itu nomor satu adalah untuk pejalan kaki. Nomor dua adalah untuk sepeda dan kendaraan bebas emisi lainnya. Yang ketiga kendaraan umum, yang keempat kendaraan pribadi. Tapi selama ini cara kita membangun terbalik, yang nomor satu yang kendaraan pribadi, nomor dua (kendaraan) umum, nomor tiga sepeda dan baru nomor empat jalan kaki. Padahal alat transportasi yang sudah orang punya adalah kaki," jelasnya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9).
Anies mengatakan, selama ini orang beranggapan transportasi adalah alat yang memiliki roda sehingga jalan yang dibangun khusus untuk transportasi yang memiliki roda. Sementara untuk pejalan kaki diabaikan.
"Nah sekarang kita putar. Bahwa alat transportasi itu kaki karena itu disediakan jalan untuk kaki. Nah ini sederhana sekali. Ini simple sekali. Tapi kalau kita letakkan itu konsisten Insya Allah ada jalan lain," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Anies menerima berbagai masukan dari komunitas sepeda. Di antaranya reward bagi para pekerja yang konsisten bersepeda ke kantor, penyediaan tempat parkir aman dan kamar mandi, serta permintaan agar ASN Pemprov DKI juga diwajibkan menggunakan sepeda.
Menanggapi berbagai masukan ini, Anies berjanji akan menyiapkan tempat parkir khusus sepeda di tempat-tempat yang terintegrasi dengan kendaraan umum.
"Kita nanti akan sediakan lebih banyak tempat parkir sepeda. Kerepotan para pengguna sepeda parkirnya susah. Kemudian ke depan nanti tempat parkir lebih banyak sehingga bisa parkir di halte halte bus, stasiun MRT. Makanya kita akan perbanyak semuanya nanti," janjinya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Penghasilan Pajak Kepleset Rp200 T, Pembangunan Infrastruktur Jangan Andalkan APBN

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak tergantung pada APBN. Ini penting karena ketatnya APBN dan melesetnya realisasi penerimaan negara.
"Kondisi APBN cukup ketat. Per hari ini kelihatannya outlook untuk APBN 2019 itu kita mungkin kepleset dari dari segi target penghasilan pajak hingga Rp200 triliun," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).
Melesetnya penerimaan pajak disebabkan menurunnya kondisi perekonomian global. Hal tersebut tentu memberikan tantangan tersendiri.
"Ini tentunya tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang juga cenderung melamban," jelas dia.
Menghadapi tantangan ini, pembangunan infrastruktur harus diupayakan tidak tergantung pada APBN. "Tapi poinnya kita sejauh mungkin musti mulai harus bergeser dari ketergantungan berlebih kepada APBN," ujarnya.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan pemerintah yakni dengan menjalankan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
"Untuk mencoba membuat terobosan untuk meng-KPBU-kan proyek Bandara Singkawang ini," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:
Read More

Promosi 30 Proyek Infrastruktur Non Anggaran Negara Dikebut

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tengah menggenjot penawaran 30 proyek pembangunan yang terbagi dalam empat kategori bisnis. Presiden Direktur PINA, Ekoputro Adijayanto, menargetkan lembaganya bisa mencatat penyelesaian pembiayaan sebesar Rp 80-100 triliun untuk tahun ini.
"Sepanjang 2018, sudah masuk Rp 47 triliun. Tentu target yang ingin kami fasilitasi tahun ini lebih besar," ujarnya saat berkunjung ke kantor Tempo, Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.
Capaian PINA tahun lalu didapat dari kesepakatan pendanaan 11 proyek di berbagai sektor, seperti pembangunan sejumlah ruas jalan tol sepanjang total 700 kilometer, serta pengembangan pembangkit berkapasitas 225 Megawatt. Tahun ini, PINA mengejar kesepakatan pembiayaan alias financial close untuk 30 proyek yang nilai investasinya menembus US$ 50,9 miliar, atau Rp 707,9 triliun.
Untuk menarik minat investor swasta, baik luar dan dalam negeri, Eko menyebut unitnya harus menggeber iklim pembiayaan infrastruktur yang lebih baik, termasuk memangkas hambatan aturan. "Harus kami gedor terus. Selalu berkirim surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendiskusikan pengembangan kemudahan berbisnis di sini."
Pemerintah memang tengah mengembangkan berbagai skema alternatif untuk mengurangi beban anggaran negara. Peran swasta pun diperkuat mengingat kebutuhan investasi infrastruktur pada 2020-2024 akan mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun, melonjak 34 persen dari periode 2015-2019 yang masih sebesar Rp 4.796 triliun.
Eko menilai tantangan PINA lebih besar dibandingkan skema public private partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang masih diguyuri jaminan. "Tak ada guarentee pada proyek PINA, tapi rasio pengembalian investasinya kami patok di atas 13 persen," kata dia. "Yang masih 6 -12 persen akan masuk KPBU."
Di luar 30 proyek di lingkup PINA, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas, mengungkapkan adanya 80 proyek dari 11 sektor yang berpotensi dikembangkan dengan dengan skema KPBU. "Kami juga review mana saja yang cocok digarap lewat penugasan langsung atau yang cukup memakai APBD."
Direktur Finansial Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Joseph Sondang Tobing, mengatakan unitnya masih harus mengawal puluhan proyek strategis nasional (PSN) yang persiapannya belum juga rampung. Sepuluh dari 30 proyek yang tengah masuk radar PINA tahun ini merupakan PSN, seperti pengembangan aerocity Bandara Kertajati senilai Rp 33 triliun, atau pembangunan Tol Probolinggo -Banyuwangi senilai Rp 23 triliun.
"Selalu kami monitor agar bisa segera masuk tahap transaksi, atau setidaknya sampai design engineering," katanya kepada Tempo.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan juga memasang target pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 3,9 juta unit untuk 2020-2024. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan kebutuhan untuk target tersebut mencapai Rp 780 triliun, sementara anggaran pemerintah hanya menyanggupi maksimal 30 persennya. "Keterlibatan swasta sudah bukan pilihan, tapi keharusan," katanya.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Nota Keuangan Jokowi Diprediksi Berfokus ke SDM dan Infrastruktur

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah memprediksi isi Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (RAPBN 2020) serta Nota Keuangan yang bakal dibacakan Presiden Joko Widodo Sidang Tahunan MPR hari ini. Ia memperkirakan, isi pidato Jokowi akan berfokus kepada sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan pidato Visi Indonesia yang dibacakan Jokowi beberapa waktu lalu.
"Fokus pemerintah pada tahun 2020 akan lebih kepada SDM dan infrastruktur," ujar Piter dalam pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 16 Agustus 2019. Jokowi akan membacakan RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan siang nanti di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Piter, fokus pada sumber daya manusia dan infrastruktur sudah tepat. Sebab, kelemahan Indonesia selama ini memang berada di dua hal tersebut. Pada periode pertama, Jokowi sudah mulai memacu pembangunan infrastruktur dan harus dilanjutkan. Pasalnya, keberadaan infrastruktur akan menjadi modal dasar percepatan pertumbuhan ekonomi.
Sementara, pembangunan sumber daya manusia Indonesia, kata Piter, diperlukan guna menyambut bonus demografi yang terjadi. "Kita berlimpah angkatan kerja tapi tidak memiliki pendidikan dan keahlian," ujar dia. Apabila modal itu tidak dikelola dan ditingkatkan kualitasnya, tutur dia, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi. Sebab sumber daya manusia yang berlimpah itu bisa saja tidak mendapat pekerjaan.
Piter juga menggarisbawahi target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan yang direncanakan di kisaran 5,2 hingga 5,5 persen. Target tersebut, menurut dia, tidak mudah karena kondisi ekonomi global yang melambat. Imbasnya, harga komoditas andalan ekspor indonesia tertahan di level rendah. Sementara itu, perang dagang dan perang nilai tukar mengakibatkan indonesia potensial menjadi sasaran barang impor dari negara seperti Cina.
"Dalam kondisi seperti itu, mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 hingga 5,5 persen menjadi sangat tidak mudah," kata Piter. "Itu akan sangat bergantung kebijakan dan program yang diambil pemerintah, serta siapa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan strategi dan program tersebut."
Menurut jadwal, Jokowi akan menyampaikan tiga pidato hari ini. Tiga pidato itu, yakni pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 dan pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-74  Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI. Selanjutnya, pidato Jokowi disampaikan dalam Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Ini Fokus Pembangunan Infrastruktur Jokowi Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan, pembangunan infrastruktur tetap akan dilakukan pada tahun depan meski fokus utama pemerintah adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah, kata Jokowi, akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, Pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi," kata Jokowi dalam sidang pembacaan RUU APBN 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Untuk diketahui, di masa pemerintahan periode kedua ini, Jokowi memang memfokuskan arah pembangunan pada sektor SDM. Setelah sebelumnya pada periode pertama, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan pelabuhan.
Menurut Jokowi, infrastruktur akan terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok. Lalu, infrastruktur juga dibangun untuk menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri, termasuk UMKM.
Selanjutnya, kata Jokowi, pemerintah juga akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan terkoneksi secara menyeluruh.
Dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik, kata dia, dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif semacam ini, dilakukan dengan memperhatikan value for money.
Di sektor pariwisata, Jokowi menuturkan, pada tahun 2020 pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata secara lintas sektor dan terintegrasi. Empat destinasi pariwisata super prioritas itu adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Ridwan Kamil: Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyat

INFO JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi agar konektivitas antardaerah membaik, iklim investasi kondusif, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
"Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan adanya koneksi infrastruktur transportasi antardaerah," ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil, dalam acara Groundbreaking Flyover Kota Sukabumi Segmen 3 di Lingkar Luar Sukabumi, Sukabumi, Rabu, 21 Agustus 2019.
Emil berharap, pengerjaan flyover Lingkar Selatan Sukabumi yang menghubungkan Jalan Baros ke Jalan Sukaraja dapat selesai sesuai rencana, yakni 160 hari kerja atau selesai pada 2020. Sebab, kata dia, flyover yang memakan biaya Rp 33 miliar itu diperlukan untuk mempermudah akses mobilitas warga dan mengurai kemacetan di jalur-jalur arteri Kota Sukabumi.
"Mudah-mudahan pembangunan berjalan lancar dan cepat selesai, khusunya ini karena melewati jalur kereta api. Saya titip agar kontraktor melaksanakan kegiatan konstruksi dengan cermat dan cepat sesuai jadwal. Setelah itu kita teruskan pembangunan untuk segmen 4," katanya.
Panjang Jalur Lingkar Sukabumi sekira 19 kilometer. Sedangkan, pembangunan flyover di jalan tersebut terbagi dalam 4 segmen. Segmen 1 menghubungkan Cibolang-Pelabuhan dengan panjang sekira 6,9 kilometer. Kemudian, segmen 2 menghubungkan Pelabuhan-Baros dengan panjang 2,2 kilometer. Kedua segmen itu telah terealisasi.
Lalu, segmen 3 yang akan dibangun menghubungkan Baros-Sukaraja dengan panjang sekira 4,4 kilometer. Setelah itu, pembangunan dilanjutkan ke segmen 4 yang akan menghubungkan Sukaraja-RM Nikmat dengan panjang 5,5 kilometer. "Saya sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini, sehingga pembangunan segmen-segmen sebelumnya bisa terselesaikan dengan baik dan melangkah kepada pembangunan flyover jalur Lingkaran Selatan Sukabumi Segmen 3," ucap Emil.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, A. Koswara, menuturkan, pembangunan flyover merupakan bagian pembangunan Lingkar Selatan Sukabumi.
Koswara  berharap Jalur Lingkar Sukabumi dapat menyelesaikan kemacetan sekaligus mendorong perkembangan dan kemajuan Kota Sukabumi. "Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi, semoga semua kegiatan di tahun 2019 berjalan lancar, dan berlanjut ke segmen selanjutnya, sampai dengan selesai," katanya.
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, pembangunan flyover Lingkar Luar Sukabumi membuat arus lalu lintar lebih tertata. Kendaraan-kendaraan besar, kata dia, akan melewati flyover sehingga tidak menghambat laju kendaraan lain di jalan-jalan arteri. “Tentu kita berharap arus transportasi se-wilayah Sukabumi bisa lebih tertib. Jadi, kendaraan-kendaraan besar bisa melewati jalu yang sudah dibuat Pemdaprov Jabar (flyover). Kemudian, penataan arus lalu lintas di Sukabumi semakin baik,” katanya.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

RI-Afrika Teken Kerja Sama Infrastruktur dan Transportasi 11,7 T

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia menandatangani kerja sama bidang infrastruktur dan transportasi dengan sejumlah negara di Afrika senilai total US$ 822 juta atau sekitar Rp 11,7 triliun.
Penandatanganan kerja sama itu dilakukan di depan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini M Soemarno dalam acara Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019 (IAID) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Selasa, 21 Agustus 2019.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan Indonesia siap dan sangat senang bekerja sama dengan Afrika. "Saya ingin pastikan dan tekankan Indonesia adalah teman yang terpercaya, Indonesia is your true partner, your trusted friend," katanya, dalam rilis Kementerian BUMN.
Melalui kerja sama ini Indonesia dan Afrika dapat menuangkan langkah-langkah yang nyata, cepat, dan taktis demi mewujudkan masyarakat Afrika yang makmur, sejahtera, dan bersatu.
Sejumlah BUMN sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia yang terlibat dalam kerja sama tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Bio Farma (Persero) Tbk, PT INKA (Persero), PT Len Industri (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Sementara itu, Menteri Rini mengatakan kesepakatan ini merupakan bentuk kepercayaan sejumlah pemerintah di Afrika kepada Indonesia melalui BUMN-BUMN tersebut. Ia juga mendorong BUMN untuk terus berkarya hingga menjadi perusahaan berstandar internasional.
"Kerja sama ini menjadikan BUMN-BUMN meningkatkan pelayanan bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Saya berharap BUMN-BUMN yang melakukan kerja sama ini bisa menjadi perusahaan kelas dunia," kata Rini.
PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) menjadi salah satu BUMN yang akan berinvestasi di bidang infrastruktur yang ada di beberapa negara Afrika. Sementara kesepakatan bisnis yang dibiayai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Indonesia Eximbank) untuk WIKA di Afrika nilainya US$ mencapai 356 juta atau sekitar Rp 4,98 triliun.
Rincian pembiayaan itu untuk pembangunan pelabuhan terminal cair (bulk liquid terminal) di Zanzibar-Tanzania senilai US$ 40 juta, pembangunan kawasan bisnis terpadu (mixed used complex-Goree Tower) di Senegal senilai US$ 250 juta dan pembangunan rumah susun (social housing) di Pantai Gading senilai US$ 66 juta.
Kemudian, PT INKA (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Len Industri (Persero) dan PT KAI (Persero) yang menyasar sektor perkeretaapian. Keempat BUMN tersebut membentuk konsorsium bernama Indonesia Railway Development Consortium (IRDC).
Konsorsium itu diharapkan dapat mengibarkan Bendera Indonesia di Afrika karena menawarkan one step solution terkait layanan infrastruktur perkeretaapian. Selain itu, LPEI juga melakukan nota kesepahaman dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI untuk perluasan pasar ekspor perusahaan di kawasan Afrika.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Recent Posts