Jokowi akan Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Benahi SDM

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berkembang. Di periode kedua kepemimpinannya, dia bercita-cita untuk menyambungkan infrastruktur ke sentra ekonomi rakyat maupun pariwisata.
"Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata," ujar Jokowi dalam pidato Visi Indonesia, Bogor, Minggu (14/7).
Selain itu, Jokowi juga berwacana untuk menyambungkan infrastruktur dengan kawasan persawahan, perkebunan hingga tambak perikanan.
Selain infrastruktur, Jokowi juga akan memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya pembangunan SDM merupakan kunci persaingan Indonesia di global. Hal mendasar yang akan disasar Jokowi adalah menjamin kesehatan ibu hamil.
"Kesehatan bayi, balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia yang unggul. Ke depan itu yang harus dijaga betul, jangan sampai ada stunting. Tugas besar kita ada di situ," terangnya.
Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Dia menilai pelatihan vokasi merupakan hal yang tepat untuk meningkatkan keterampilan SDM. Untuk mewujudkannya, Jokowi akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia.
"Pemerintahan akan memfasilitasi pendidikan dan pembangunan bagi talenta-talenta Indonesia. Diaspora harus kita berikan dukungan, agar menjadi kontribusi besar bagi Indonesia. Kita akan menyiapkan lembaga khusus," bebernya.
Bagi Jokowi, fenomena global yang cepat berubah disusul risiko serta kompleksitas menjadi tantangan bagi Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan cara baru sebagai solusi dari setiap masalah yang dihadapi.
"Yang sudah tidak efektif harus kita buat jadi efektif, yang tidak efisien kita buat jadi efisien. Manajemen seperti ini yang kita perlukan. Kita harus menjadi negara yang lebih produktif, memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan seperti itu," terang Jokowi.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Infrastruktur, Kebutuhan Politik atau Kesejahteraan Rakyat?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla fokus membangun infrastruktur sejak menjabat 2014 lalu. Pembangunan ini menjadi salah satu program yang gencar dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi semakin merata.
Fokus Jokowi adalah mengembalikan peradaban maritim dengan memperkuat konektivitas laut. Namun, tidak berarti pembangunan lain dijadikan nomor dua, karena pembangunan era Jokowi juga berfokus pada konektivitas darat, laut, dan udara.
Jokowi tentu akan membeberkan keberhasilannya di periode pertama saat melakoni debat kedua Pilpres pada Minggu 17 Februari nanti. Tema yang diangkat adalah energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
Jokowi mencontohkan, dalam empat tahun pemerintahan dipimpinnya telah mampu membangun jalan tol kurang lebih sepanjang 782 kilometer. Sebelumnya, selama 40 tahun Indonesia hanya mampu membangun 780 kilometer.
Dilansir dari "Laporan 4 Tahun Jokowi-JK", jalur darat hingga tahun 2018, pemerintah berhasil membangun jalan sepanjang 3.432 kilometer dan jalan tol sepanjang 947 kilometer. Pembangunan jembatan juga dilakukan, yakni sepanjang 39 kilometer dan jembatan gantung 134 unit.

Jalur kereta api sepanjang 754,59 kilometer spoor dan peningkatan serta rehabilitasi jalur sepanjang 413,6 kilometer spoor.
Pembangunan rel kereta api di luar pulau Jawa pun makin digencarkan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah Kementerian Perhubungan mempercepat pembangunan jalur KA yang akan menghubungkan Kota Makassar hingga Parepare sepanjang sepanjang 145 kilometer.
Lebih lanjut, pembangunan Light Rail Transit (LTR) dilakukan di Jawa dan Sumatera Selatan. LTR Palembang dicanangkan melayani 13 stasiun per Oktober ini.
Di daerah Jakarta, LRT dan Mass Rapid Transit (MRT) dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2019 mendatang. Ketergantungan publik pada kendaraan pribadi pun diharapkan akan berkurang.

Jalur kereta api pun semakin populer di kalangan masyarakat. Tercatat, rata-rata pertumbuhan penumpang kereta api antara 2014-2017 mencapai 8,9 persen. Angka itu mengalahkan pertumbuhan penumpang pesawat yang hanya 6,5 persen.
Untuk jalur udara, pembangunan bandara telah dilakukan di berbagai pulau, mulai dari Papua sampai Kalimantan. Beberapa bandara yang sukses dibangun adalah Bandara Maratua di Kabupaten Berau, Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Morowali di Kabupaten Morowali, dan Bandara Werur yang berdekatan dengan kawasan wisata Raja Ampat.
Sama halnya dengan jalur darat, pembangunan di era Jokowi ikut berfokus pada revitalisasi. Sebanyak 408 bandara telah direvitalisasi dan dikembangkan. Bandara-bandara tersebut berada di daerah rawan berencana, terisolasi, dan wilayah perbatasan.
Meski pertumbuhan penumpang angkutan udara lebih rendah dari kereta api, tetapi pembangunan jalur udara memberi hasil ekonomi signifikan bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau. Sebab, terjadi penurunan selisih harga kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen berkat transportasi udara.


Jalur laut, hingga 2018 telah dibangun 19 pelabuhan. Pembangunan tersebut juga digencarkan di timur Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Pelabuhan Laut Tapaleo di Maluku Utara dan Pelabuhan Untia di Makassar. Yang tak kalah fenomenal adalah pembangunan Makassar New Port yang kelak akan menjadi pelabuhan terbesar di timur Indonesia, serta bisa mengirim logistik dari wilayah timur langsung ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur.
Kapasitas pengangkutan barang lewat laut meningkat dari 16,7 juta TEUs/tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per/tahun pada 2017. Pembangunan pelabuhan bisa menjadi insentif pagi pebisnis dan eksportir, sebab biaya pengiriman logistik semakin murah.
Pembangunan telekomunikasi, Kominfo gencar membangun jaringan fiber optik di Indonesia. Proyek yang disebut Palapa Ring ini akan menghasilkan serat optik sepanjang 36 ribu kilometer.
Proyek ini terbagi atas tiga bagian, Palapa Ring Barat di Kepulauan Meranti, Kepulauan Anambas, Tanjung Bemban, dan Kuala Tungkal. Kemudian, Palapa Ring Tengah yang akan menghubungkan 17 kota/kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Lalu ada Palapa Ring Timur untuk daerah Papua dan Papua Barat.
Penyelesaian pembangunan PLP Barat sudah 74 persen, diikut PLP Tengah yang mencapai 35 persen, dan PLP Timur saat ini baru mencapai 18 persen. Namun, PLP Barat sudah dapat beroperasi sejak Maret lalu. Lebih lanjut, sebanyak 175 ribu menara BTS telah diperkuat, dan mobile coverage sudah mencakup sampai 75 ribu kelurahan.
Pembangunan yang berorientasi pada ketahanan pangan mencakup bendungan, embung, dan jalur irigasi. Salah satu bendungan yang dibangun adalah Bendungan Tanju di Nusa Tenggara Barat.
Ada pula Bendungan Jatigede yang telah beroperasi pada Januari 2017 lalu. Bendungan ini sejatinya merupakan visi Presiden Soekarno yang selesai di era Jokowi.

Pembangunan embung dilakukan oleh Kementerian PUPR (846 unit), Kementerian Pertanian (2.348), dan Kementerian PDTT (1.927). Totalnya sejauh ini adalah 5.121 embung.
Jaringan irigasi juga dikembangkan. Pembangunan jaringan baru seluas 860.015 hektar, dan yang direhabilitasi mencapai 2.319.693 hektar.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara tetap mengkritik pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol tidak menyentuh langsung masyarakat. Dia melihat proyek-proyek itu adalah investasi mengandung nilai-nilai untuk penanaman modal.
"Bila bicara tentang modal dan investasi apakah langsung menyentuh masyarakat? Nah itu saya kembalikan pertanyaannya. Infrastruktur yang menyentuh masyarakat itu irigasi, air bersih, pengelolaan sampah, itu yang menyentuh langsung ke masyarakat," tuturnya kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, yang diinginkan Prabowo adalah infrastruktur untuk rakyat, bukan semata mata untuk pemilik modal. Lalu apa terobosan infrastruktur dari Prabowo-Sandiaga jika mendapat kepercayaan memimpin?
"Jadi prioritas-prioritas seperti itu yang akan dilakukan, termasuk air bersih. Apabila kita terjadi semacam krisis air bersih, siapa yang akan mengalami langsung? Kan masyarakat. Kita krisis air bersih loh, nah ini yang menjadi utama. Kemudian sampah, sampah di Jakarta dan kota-kota lain menjadi persoalan utama kan, ini yang harus kita temukan formulasi ataupun solusinya," jelas Suhendra.


Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Johnny G Plate mengatakan, Jokowi sudah bergeser dari pembangunan ekonomi ke pembangunan sumber daya manusia. Berbagai pembangunan infrastruktur menjadi bukti nyata kesuksesan Jokowi di periode pertama pemerintahannya.
"Sudah lebih maju dibandingkan Pak Prabowo yang masih utak utik menilai kinerja kabinet Jokowi-JK sambil tidak mikirin Indonesia mau di bawa kemana," tegasnya.
"Pak Jokowi sudah memikirkan Indonesia mau dibawa kemana nanti, itu ditingkat menyediakan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh negara. Prabowo masih ngomongin impor, jalan, infrastruktur, Jokowi sudah sumber daya manusia, sudah jauh di depan," tambahnya.
Juru bicara TKN, Mukhammad Misbakhun mengatakan visi membangun infrastruktur merupakan pilihan kebijakan mengakselerasi pertumbuhan sebagai upaya untuk menuju Indonesia sebagai negara maju.
"Pilihan Pak Jokowi adalah di dalam pembangunan infrastruktur, membawa Indonesia keluar dari middle income trap ke negara berpenghasilan tinggi. Semua strategi, teori itu dilakukan oleh semua negara sekarang untuk menjadi negara maju," katanya.
Pemerintah setelah membangun infrastruktur, lanjutnya, meneruskan dengan membangun cluster-cluster industri yang sesuai dengan kearifan lokal di wilayahnya masing-masing.
"Pelabuhannya sudah dibangun di sini, tolnya di sini, kawasan industrinya wilayah mana, itu akan menjadi sebuah integrasi sistem pembangunan secara kewilayahan," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Kemenkeu Beberkan Penyebab Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tersendat-sendat

Merdeka.com - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengungkapkan beberapa kendala yang menyebabkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersendat. Salah satu faktornya adalah kemampuan fiskal pemerintah yang dinilai masih terbatas.
"Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. Masalah belanja pegawai, subsidi dan alokasi kita ke pemerintah Daerah (jadi terbagi)," katanya dalam rapat Panitia Kerja (Panja) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
Askolani mengatakan, pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih masif. Hanya saja, dia mengakui hasilnya belum secepat yang diharapkan.
Seperti diketahui salah satu program prioritas Pemerintah Jokowi-JK yakni pembangunan infrastruktur. Sebab infrastruktur memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk itu, arah kebijakan pemerintah di 2020 yakni tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur secara merata. Di mana, pemerintah dalam hal ini akan menambah belanja modal di 2020.
"Tentu itu menjadi salah satu cikal bakal belanja infrastruktur yang lebih baik itu juga konsisten kalau kita liat melalui DAK fisik yang juga diarahkan untuk infrastruktur melalui pemda-pemda," pungkasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jokowi Dituding Tak Maksimal, Simak Alasannya


Merdeka.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo, mengatakan dampak pembangunan infrastruktur era Presiden Jokowi tak maksimal. Hal ini salah satunya dilihat dari adanya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur, Krakatau Steel melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
"Kontraktor kita mati 45.000, UKM yang berkolaborasi jadi koperasi mati 40.000 lebih dalam tempo 3 sampai 4 tahun terakhir. Data semua ada di media, ternyata PHK daripada industri yang mendukung infrastruktur justru terjadi, misalnya Krakatau Steel," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
Bambang mengatakan, pengerjaan infrastruktur terus dikebut dengan menghabiskan dana yang cukup fantastis sekitar Rp 400 triliun. Namun, pada kenyataannya, tidak banyak hasil atau imbal balik yang diperoleh dari pembangunan tersebut.
"Kami lihat infrastruktur sudah dibangun dengan anggaran sekitar Rp 400 triliun lebih, angka ini lebih tinggi dari kabinet sebelumnya sekitar Rp 120 triliun lebih. Tapi kami lihat hampir tidak maksimal hasil dari infrastruktur," jelasnya.
Tidak hanya badan usaha yang belum menikmati adanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga masyarakat. Di beberapa daerah penyediaan air bersih masih menjadi kesulitan besar yang harus diselesaikan.
"Saya lihat seharusnya infrastruktur ini bisa menjadi jaminan untuk kebutuhan dasar masyarakat, misal air minum. PDAM di Denpasar hanya 30 persen, Medan 32 persen, Dumai lebih prihatin hanya 1 persen penduduk yang dapat PDAM. Semarang, Jakarta 60 persen, tapi itu tidak ada perubahan sama sekali," kata Bambang.
Untuk itu, Bambang menegaskan, harus ada perubahan nyata di tahun mendatang. Agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menjalankan pembangunan tanpa memberi dampak sebanyak-banyaknya bagi rakyat.
"Kami lihat dari anggaran yang sudah disetujui ini, kami harap agar DPR tidak hanya menjadi tukang stampel. Kami ingin memberikan masukan kritis, sehingga anggaran infrastruktur di 2020 diharapkan mendapatkan yang terbaik," tandasnya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Kritik JK soal Infrastruktur yang Tengah Gencar Dibangun Jokowi


Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa kali menyampaikan kritik terhadap beberapa proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya soal proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT).
Apa yang salah dengan LRT sampai JK mengkritik proyek ini? Berikut kritik JK terkait proyek LRT dan jalur kereta api yang tengah gencar dibangun pada era Presiden Jokowi:

Kereta Api Trans Sulawesi Tidak Efisien

Jusuf Kalla berkunjung ke merdeka.com. ©2013 Merdeka.com/imam buhori
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado. Menurut JK proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menaiki transportasi tersebut.
"Sama kereta api Sulawesi-Manado, siapa yang mau naik ke Makassar? Barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara, utara ke selatan? Hanya perpendek saja di Sulawesi untuk kebutuhan memperbaiki industri. Kalau barang tidak akan efisien," kata JK.
Pada 2015 lalu, Presiden Jokowi pernah mengatakan jalur kereta kereta api Trans Sulawesi menghubungkan Makassar (Sulsel) hingga Manado (Sulut) ini dapat selesai pada 2018. Sehingga jalur kereta juga akan tersambung dengan Makassar New Port dan bandara.

LRT Palembang Ajang Coba-Coba

LRT Palembang. ©2018 Merdeka.com/Irwanto
JK juga menyinggung kondisi LRT Palembang yang kini hanya menjadi ajang coba-coba para turis lokal yang datang. "LRT Palembang jadikan coba-coba turis lokal saja," kata JK.
Karena itu, dia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memperhatikan aspek secara teknis, tapi juga dampak terhadap perekonomian. "Ini suatu tanggung jawab kita semua untuk melihat itu sebagai bagian daripada evaluasi kita meningkatkan infrastruktur tapi juga manfaatnya bagaimana," kata JK.

Kritik Pembangunan LRT Jabodetabek

LRT Jakarta. ©2018 Liputan6.com
Tak hanya soal LRT di Palembang, beberapa waktu lalu Wapres JK juga mengkritik pembangunan LRT Jabodetabek yang menelan biaya sampai Rp 500 miliar per kilometernya (km). Menurutnya, pembangunan LRT dengan skema elevated (layang) dinilai kurang efektif.
"Saya kasih contoh, membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated (jalur layang). Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol?" ucap JK.
Menurut dia, di sejumlah negara, pembangunan LRT tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol. Pembangunan jalur layang justru akan membuat biaya semakin membengkak. "Biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah. Tapi bangunnya gitu. Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer," kata JK.

Penjelasan Adhi Karya

LRT Jakarta. ©2018 Liputan6.com
Sebagai kontraktor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk merespons bahwa pembangunan LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sudah melalui proses pertimbangan yang matang. Itu salah satunya seperti pertimbangan biaya operasional (operational cost).
"Jadi, bahwa pemilihan konstruksi elevated atau underground harus meninjau kondisi yang ada. Dalam desain pembangunan infrastruktur ada tiga pertimbangan, pertama at grade di atas tanah biasa, kedua elevated dan ketiga underground. Kami sudah lakukan kajian, ini yang paling optimal yang bisa kita berikan," ucap Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk Pundjung Setya Brata di Jakarta.
Dia menambahkan, nominal sejumlah Rp 500 miliar per km tersebut sudah mencakup seluruh nilai operasi dengan panjang rel LRT yang mencapai 44,43 kilometer. Termasuk didalamnya pembangunan depo hingga stasiun.
"Jadi LRT ini berbeda dengan jalan tol, kami bukan hanya membangun jalan, tapi juga membangun sistem, juga membangun workshop untuk menyimpan perbaikan maintenance depo. Depo ada cost-nya ini yang Rp 500 miliar, termasuk biaya depo yang sesuai dengan panjang tadi," ujar Setya.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Saran untuk Pemerintah Kembangkan Skema Baru Pembangunan Infrastruktur

Merdeka.com - Keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur di Indonesia diapresiasi banyak pihak. Pembangunan infrastruktur dengan konsep konektivitas menjadi solusi untuk Indonesia. Sehingga, daerah satu dan daerah lainnya akan tersambung dengan baik.
Namun begitu, ke depannya diperlukan skema baru agar pembangunan infrastruktur tidak membebankan keuangan negara. Perlu diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah menargetkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran 30,4 persen, lebih tinggi dibandingkan 29,9 persen yang diperkirakan dicapai tahun ini.
Pemerintah telah berulang kali menegaskan bahwa utang akan dikelola dengan hati-hati dan akan digunakan untuk berbagai tujuan produktif, seperti pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing produk berorientasi expor dan produk untuk kecukupan kebutuhan logistik dalam negeri.
Menurut pengamat infrastruktur Nuzul Achzar, ada beberapa poin yang harus diperhatikan pemerintah ke depannya. Pertama terkait return of investment atau ROI. Menurutnya, saat ini pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh BUMN karya harus dalam konteks ROI. "Kalau tidak nanti akan merugi," katanya.
Sebelum membukukan kerugian, biasanya BUMN karya akan mencari pinjaman tambahan atau pembiayaan ulang dari bank ataupun penerbitan obligasi. Bila tidak, maka biaya keuangan akan terus menggerus nilai proyek tersebut, dan pada akhirnya jika dijual pun belum tentu hasil penjualan mampu membayar kembali apa yang telah dikeluarkan. "Tentu cara ini kurang sehat," jelasnya.
Nuzul juga berpendapat, ada beberapa jalan yang return-nya kurang bagus. Cash flow tidak sesuai dengan yang diinginkan. "Tengok saja tol trans Sumatra return-nya bisa puluhan tahun," lanjutnya.
Untuk itu, ke depannya pemerintah harus memperhatikan skema investasi untuk infrastruktur tersebut. Saat ini yang terjadi pemerintah melakukan pembangunan terlebih dahulu, setelah itu baru mencari investor dan membuat regulasi.
Poin lainnya yang tak kalah penting adalah penentuan harga untuk infrastruktur tersebut. Misalnya menentukan tarif untuk jalan tol, ke depannya tidak membuat investor rugi, dan juga tidak membebani masyarakat. "Jadi, harus sama sama diuntungkan, semua harus dilakukan secara transparan," katanya.
Senada dengan Nuzul, pengamat infrastruktur Shadik Wahono juga mendorong pemerintah untuk lebih menunjukkan kepastian hukum terhadap kontrak-kontrak investasi jangka panjang. "Yang tak kalah pentingnya adalah, tingkat disiplin atas rencana pembangunan wilayah yang menjadi dasar penghitungan proyeksi proyek dilaksanakan tepat waktu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah," katanya.
Dengan demikian, akan terjadi tingkat kepercayaan atas commercially viableproyek dalam membangun infrastruktur, khususnya jalan tol yang menghubungkan daerah yang dibangun. Kerja sama Pemerintah yang saling dukung mendukung untuk pembangunan wilayah akan memberikan kepastian dan percepatan ROI. "Dengan demikian, maka akan lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya infrastruktur tol," tuturnya.
Terkait pembiayaan, menurut Shadik harus sudah shifting dari pembiayaan infrastruktur traditional di era awal tahun 70 dan 80an di mana beberapa negara maju memberikan bantuan melalui agensi donor (mulitlateral agrency) kerap membuat biaya pembangunan sangat mahal dan menjadi lambat, karena sarat dengan banyak kepentingan dan kebijakan luar negeri dari negara donor yang dimasukkan dalam persyaratan persetujuan pembiayaan.
Apabila kekuatan fiskal pemerintah sangat tinggi, pemerintah dapat membangun infrastruktur apa pun yang diinginkan. "Dalam keterbatasan kemampuan fiskal, pemerintah tetap harus membangun infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan mengundang partisipasi swasta. Dalam hal ini, pemerintah kembali harus memperhatikan disiplin investasi. Pemerintah harus mampu memberikan dukungan yg memadai, sehingga proyek-proyek infrastruktur yg ditawarkan kepada swasta untuk dibangun dapat memiliki profil risk-return yang menarik dan dengan tingkat ROI yang sesuai dengan permintaan pasar keuangan," tutup Shadik.
Sumber:Merdeka.com
Share:

5 Infrastruktur di Indonesia Diklaim Jadi yang Terbaik Hingga Se-ASEAN

Merdeka.com - Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah telah membuat Indonesia menempati posisi tiga dengan Infrastruktur terbaik di Asia Tenggara (ASEAN). Dalam pemeringkatan yang dikeluarkan oleh IMF tersebut, Indonesia kalah dari Singapura yang menempati urutan pertama dan Malaysia di urutan kedua.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, I Gede Pasek Suardika, mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pun mengerek peringkat global competitiveness Indonesia. Peringkat global competitiveness Indonesia sendiri pada tahun 2017 naik dari peringkat 41 menuju peringkat 36.
Selain itu, peringkat kemudahan Berusaha (Easy of Doing Business/EoDB) Indonesia mengalami peningkatan. Pada 2017, peringkat EoDB Indonesia naik dari 91 menuju 72 dan naik lagi pada 2019 menjadi peringkat 40.
Berikut 5 infrastruktur di Indonesia yang diklaim jadi yang terbaik baik di ASEAN hingga di dunia.

Tol Terpanjang di Indonesia

Tol Trans Sumatera. Istimewa ©2018 Merdeka.com
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni - Terbanggi Tinggi. Tol ini memiliki panjang 140,9 kilometer yang disebut sebagai tol terpanjang di Indonesia setelah Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) sepanjang 116,75 kilometer.
Jalan tol ruas Bakauheni - Terbang Tinggi ini akan dilengkapi dengan fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Jalan Tol atau Rest Area seperti SPBU, toilet, musala, restoran atau tempat makan, fasilitas isi ulang (uang elektronik, serta fasilitas penunjang lainnya.
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar menelan biaya investasi sebesar Rp 16,8 triliun. Dalam pelaksanaannya, proyek tol Bakauheni-Terbanggi Besar ini juga menyerap banyak tenaga kerja yakni sebanyak kurang lebih 3.200 orang tenaga konstruksi dan 231 orang tenaga operasi.
Pembangunan tahap pertama terdiri atas 8 ruas yang terbagi menjadi empat ruas awal yakni, Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Empat ruas lainnya Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api-Api dan Kisaran-Tebing Tinggi.

7 Pelabuhan Hub Saingi Singapura

Pelabuhan Tanjung Priok. ©Liputan6.com/Angga Yuniar
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintah sedang mematangkan pembentukan tujuh pelabuhan di Indonesia yang akan dijadikan pelabuhan hub berkelas internasional. Pelabuhan-pelabuhan ini direncanakan akan jadi jaringan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri.
"Kita ingin mengurangi dominasi Singapura yang selama ini menjadi hub-nya. Nah kalau bisa hub yang selama ini tergantung Singapura itu bisa dipindahkan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia," kata Menteri Bambang saat ditemui usai rapat tentang tol laut, di Kantor Menko Maritim, Jakarta, Jumat (15/2).
Tujuh pelabuhan ini, lanjut dia, akan terintegrasi mulai dari Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, di sisi paling Barat hingga pelabuhan Sorong di sisi paling Timur Indonesia.
Ketujuh yang direncanakan bakal menjadi hub tersebut yakni Pelabuhan Kuala Tanjung/Belawan, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Sorong.

Jembatan Gantung Terpanjang se-Asia

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan Resmikan Jembatan Situ Gunung. ©Istimewa
Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menghadiri peresmian jembatan gantung Situgunung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu (9/3). Jembatan kebanggaan warga Sukabumi ini memiliki panjang 243 meter dan lebar 1,2 meter, yang menjadikannya sebagai jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara.
"Terimakasih Situgunung Suspension Bridge ini telah dikerjakan dengan bagus dan terimakasih juga kepada Kementerian LHK, PT Fontis Aquam Vivam yang merupakan badan usaha swasta yang mengembangkan wisata di sini," sambut Menko Luhut di lokasi acara.
Pemerintah mendukung pembangunan obyek wisata seperti jembatan gantung tersebut karena sejalan target untuk menjadikan pariwisata sebagai pemberi sumbangan devisa negara terbesar.
berbagai upaya pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur pendukung yang sudah dan sedang dilaksanakan, diantaranya pembangunan jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah di kabupaten terluas di Jawa Barat itu dengan provinsi lain.

Kereta Cepat Pertama di ASEAN

Jokowi resmikan kereta cepat Bandung-Jakarta. ©Reuters/Garry Lotulung
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menuturkan, Jawa Barat akan mempunyai kereta cepat dari Jakarta ke Bandung pada tahun 2021 mendatang. Dengan demikian, dirinya berharap di usia ke-21, BUMN bisa semakin semangat untuk membangun negeri.
"Saya ingin keluarga besar BUMN di Kabupaten Jawa Barat maupun di Jawa Barat, harus bangga di Jawa Barat ini dibangun kereta cepat se-ASEAN. Insya Allah 2021 akan ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Terus semangat. BUMN!" ungkapnya.
PT Wijaya Karya (Wika) menargetkan progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 55 persen hingga akhir 2019. Pada akhir tahun lalu, proses pembangunannya mencapai sekitar 5 persen.
Pada tahun ini, ada sejumlah fokus pengerjaan yang akan dilakukan, yaitu pembangunan fondasi, pembuatan terowongan dan pemasangan track. Namun untuk track, baru bisa dikerjakan setelah fondasi selesai dibangun.

Jembatan Lebih Tua dari Jembatan Brooklyn

Jembatan Lama Kediri. Istimewa
Amerika Serikat memiliki jembatan suspensi tertua yakni Jembatan Brooklyn yang selesai dibangun tahun 1883. Namun ternyata jembatan tersebut kalah tua dengan jembatan lama Kediri 'Brug Over den Brantas te Kediri', jembatan dengan konstruksi besi pertama di Jawa yang diresmikan pada 18 Maret 1869.
Pembangunan kedua jembatan ini memiliki teknologi canggih di masanya. Amerika dengan Jembatan Brooklyn adalah karya insinyur John Augustus Roebling, dan Belanda yang saat itu menjajah Bangsa Indonesia dengan 'Brug Over Den Brantas te Kediri' Jembatan Lama karya Sytze Westerbaan Muurling.
Desain Jembatan Brooklyn merupakan campuran suspensi/kabel topang, sedangkan Jembatan Lama Kota Kediri yang digambarkan jelas dalam buku 'Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek' adalah jembatan konstruksi besi pertama di Jawa.
Sementara itu hal yang menarik, Jembatan Lama Kediri mengacu UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, dalam waktu dekat akan dijadikan cagar budaya oleh Pemkot Kediri. Dan pada tanggal 18 Maret 2019, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar akan meresmikan Jembatan Lama Kota Kediri sebagai cagar budaya sekaligus meresmikan Jembatan Brawijaya yang berada di sampingnya.
Jembatan bersejarah yang dibangun di era Belanda dan menjadi saksi perjuangan merebut kemerdekaan, jembatan ini juga menjadi saksi pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard pada 7 Januari 1937.
Saat pernikahan Ratu Kerajaan Belanda yang memiliki nama lengkap Juliana Louise Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau, Jembatan Lama Kota Kediri dihiasi dengan lampu yang sangat indah, dari ujung ke ujung jembatan.
Sumber:Merdeka.com
Share:

Recent Posts